Sanghyangseri.co.id – Sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, menyampaikan kecaman keras terhadap langkah Israel yang menunjuk perwakilan diplomatik untuk wilayah Somaliland. Keputusan tersebut dinilai melanggar prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.
Dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri dari berbagai negara, langkah Israel dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa Somaliland tetap merupakan bagian dari Republik Federal Somalia yang harus dihormati integritas wilayahnya.
Selain Indonesia dan Arab Saudi, kecaman juga datang dari sejumlah negara lain seperti Mesir, Turki, Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Sudan, Libya, Kuwait, hingga Palestina. Mereka sepakat bahwa keputusan Israel berpotensi memperburuk stabilitas kawasan dan mendorong konflik yang lebih luas.
Langkah Israel ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Bahkan, Israel menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap wilayah tersebut sejak memproklamasikan diri terpisah dari Somalia pada 1991.
Tak hanya pengakuan, Israel juga mulai memperkuat hubungan diplomatik dengan menunjuk perwakilan resmi di wilayah tersebut. Kebijakan ini menuai penolakan luas karena dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan separatis yang dapat mengganggu stabilitas regional.
Somalia sendiri secara tegas menolak langkah tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Pemerintah Somalia menilai pengakuan maupun hubungan diplomatik dengan Somaliland sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dalam hubungan internasional.
Sebagai informasi, Somaliland merupakan wilayah di Afrika Timur yang memproklamasikan kemerdekaan dari Somalia sejak 1991. Meski memiliki pemerintahan sendiri dan relatif stabil, wilayah ini belum diakui secara luas oleh komunitas internasional.
Gelombang kecaman dari berbagai negara ini menunjukkan kuatnya dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah Somalia, sekaligus penolakan terhadap langkah sepihak yang dinilai dapat memicu ketegangan geopolitik baru.
