Sanghyangseri.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung meluncurkan program pendidikan gratis yang mencakup 103 sekolah swasta pada tahun 2026. Kebijakan ini didukung anggaran besar mencapai sekitar Rp253,6 miliar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Program tersebut tertuang dalam kebijakan resmi pemerintah daerah dan menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
Dari total 103 sekolah, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang mendapatkan pendanaan penuh selama satu tahun. Sementara itu, 63 sekolah lainnya adalah peserta baru yang mulai menerima bantuan pada pertengahan tahun 2026.
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki cukup sekolah negeri. Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan pemerataan akses belajar bagi siswa.
Selain itu, tidak semua sekolah swasta bisa langsung masuk program ini. Pemprov DKI menetapkan sejumlah persyaratan, seperti memiliki izin resmi, terdaftar dalam sistem pendidikan nasional, serta telah terakreditasi dan menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga menekankan bahwa sekolah yang ikut program harus menyelenggarakan kegiatan belajar secara lengkap di setiap jenjang tanpa adanya kelas yang terputus, agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Gubernur Pramono Anung berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah konkret untuk memutus rantai ketimpangan pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Selain program sekolah gratis, Pemprov DKI juga tetap melanjutkan bantuan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dengan perluasan program ini, pemerintah daerah optimistis akses pendidikan yang lebih merata dapat tercapai, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.
