Muhamad Haniv, tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp21,5 miliar di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kembali menjadi sorotan. Ia terlihat menghindari pertanyaan awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama kurang lebih lima jam. Sikapnya yang terkesan menghindar menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai detail pemeriksaan tersebut.
Perilaku Haniv yang menutup diri dari awak media menjadi perbincangan. Ia terlihat sibuk dengan telepon selulernya seakan tengah melakukan panggilan telepon, menghindari pertanyaan seputar pemeriksaan yang telah dijalaninya.
Pemeriksaan Maraton dan Pernyataan Menarik Diri
Haniv tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.40 WIB. Ia meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 14.52 WIB, di tengah guyuran hujan deras.
Proses pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam tersebut belum memberikan hasil yang signifikan secara publik. Keengganan Haniv berkomentar menambah spekulasi mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya.
Gratifikasi Rp21,5 Miliar: Rincian dan Kronologi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Haniv sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Tuduhan yang dilayangkan adalah penerimaan gratifikasi senilai Rp21,5 miliar selama periode 2015-2018.
Kasus ini berawal dari dugaan penerimaan gratifikasi Rp804 juta yang digunakan untuk membiayai bisnis peragaan busana anaknya. Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan relasinya untuk meminta bantuan modal kepada sejumlah pengusaha yang juga merupakan wajib pajak.
Sumber Gratifikasi Lain
Selain kasus peragaan busana anaknya, KPK menemukan sejumlah aliran dana lain ke rekening Haniv.
Terdapat penerimaan dalam bentuk valuta asing (valas) senilai sekitar Rp6,66 miliar, dan deposito di sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp14,08 miliar. Total penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Haniv mencapai Rp21,5 miliar.
Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Jaringan
KPK menduga Haniv memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus untuk memperkaya diri. Ia diduga aktif menjalin jaringan dengan para pengusaha wajib pajak.
Surat elektronik yang dikirimkan kepada para pengusaha tersebut diduga sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan dana. Upaya tersebut diduga dilakukan untuk kepentingan bisnis anaknya.
Proses penyidikan KPK masih terus berlanjut. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di lingkungan pemerintahan perlu terus dikawal agar transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik. Kasus Haniv menjadi salah satu contoh pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Penting bagi instansi terkait untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan membentuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan transparansi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab moral dan etika bagi setiap pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
