Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya kepastian hukum untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Ia menilai lemahnya kepastian hukum di Indonesia menjadi penghambat utama.
Berbagai permasalahan hukum yang terjadi di lapangan menjadi bukti nyata dari ketidakpastian hukum tersebut. Hal ini berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Persoalan Pencatatan Perusahaan dan Sertifikat Tanah
Yusril mencontohkan maraknya kasus pendirian perusahaan ganda. Perusahaan yang telah terdaftar resmi, bisa tiba-tiba muncul versi lain tanpa kejelasan asal usul.
Sistem elektronik yang seharusnya mempermudah, justru menimbulkan masalah baru. Proses pencatatan ganda ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha.
Masalah lain yang dikritik adalah pembatalan sertifikat tanah secara sepihak. Sertifikat yang telah dimiliki bertahun-tahun bisa dibatalkan dengan alasan administrasi.
Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Kehilangan hak atas tanah merupakan dampak serius dari lemahnya kepastian hukum.
Kepastian Hukum: Tanggung Jawab Negara yang Tak Bisa Ditawar
Yusril menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan tanggung jawab utama negara. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini.
Tanpa jaminan hukum yang adil dan pasti, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit dicapai. Investasi dan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum.
Pengalamannya sebagai Menteri Kehakiman pada 1999 menjadi pembelajaran berharga. Anggaran Kementerian Kehakiman saat itu sangat minim, menunjukkan kurangnya prioritas sektor hukum.
Fokus pembangunan tidak boleh hanya pada ekonomi. Sektor hukum juga harus diprioritaskan agar investasi dan dunia usaha tumbuh optimal.
Perbandingan dengan Negara Tetangga dan Harapan untuk Masa Depan
Yusril membandingkan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut berhasil menarik investor berkat sistem hukum warisan Inggris yang lebih ketat dan pasti.
Sistem hukum yang lebih tegas berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.
Ia berharap generasi muda dan pelaku usaha, khususnya HIPMI, ikut mendorong pembaruan hukum dan tata kelola. Peningkatan kualitas tata kelola hukum sangat penting.
Dengan perbaikan sistem hukum, iklim investasi di Indonesia akan semakin kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan pun dapat terwujud.
Pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun kepastian hukum. Kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, Yusril menekankan pentingnya prioritas terhadap kepastian hukum sebagai fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan perbaikan sistem hukum, Indonesia bisa menyamai keberhasilan negara tetangga dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
