Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, baru-baru ini melakukan peninjauan ke Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan potensi pengembangan kawasan bendungan guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Peninjauan tersebut menekankan pentingnya koordinasi antar pihak terkait untuk pengelolaan terintegrasi. Hal ini krusial mengingat beragamnya potensi pemanfaatan bendungan yang melibatkan berbagai sektor.
Pemanfaatan Terintegrasi Bendungan Tiu Suntuk untuk Kemajuan Ekonomi NTB
Bendungan Tiu Suntuk menyimpan potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumbawa Barat. Pemanfaatannya dirancang secara terintegrasi, melibatkan berbagai sektor strategis.
Sektor energi, misalnya, dapat dikembangkan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan tenaga surya. Ini akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat setempat.
Selain energi, sektor perikanan dan pertanian juga akan mendapatkan manfaat signifikan. Bendungan akan menyediakan irigasi yang lebih handal untuk pertanian, sekaligus mendukung budidaya perikanan air tawar. Ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan.
Potensi wisata juga tak kalah pentingnya. Keberadaan bendungan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik, menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan perekonomian berbasis pariwisata.
Koordinasi Antar Pihak Kunci Pengembangan Kawasan
Wamen PKP menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar berbagai pihak terkait. Pengelolaan terpadu menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan Bendungan Tiu Suntuk.
Koordinasi ini melibatkan pemerintah daerah, Kementerian PKP, Kementerian ESDM, dan berbagai pihak terkait lainnya. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, telah memaparkan rencana pemanfaatan bendungan kepada Wamen PKP. Rencana tersebut mencakup pengembangan sektor pertanian dan perluasan kawasan sekitar bendungan.
Program BSPS untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Kementerian PKP juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekitar. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah tidak layak huni akan menyasar sekitar 2 juta rumah di perdesaan dan pesisir.
Pemerintah daerah didorong untuk segera menyiapkan proposal untuk program ini. Kementerian PKP tengah menyiapkan sistem pengajuan proposal digital untuk mempermudah prosesnya.
Proses digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar Bendungan Tiu Suntuk.
Dengan potensi yang besar dan komitmen dari berbagai pihak, pengembangan kawasan Bendungan Tiu Suntuk diprediksi akan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang sukses. Integrasi berbagai sektor dan program pemerintah menjadi kunci keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbawa Barat. Keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain yang memiliki potensi serupa.
