Pemerintah Suriah mengumumkan gencatan senjata di Suweida untuk meredakan bentrokan antara milisi Druze dan warga Sunni. Bentrokan yang telah menewaskan lebih dari 300 orang hingga 16 Juli 2025 ini bermula dari pemukulan seorang pemuda Druze oleh warga Sunni. Kejadian ini memicu aksi balas dendam dan kekerasan yang meluas. Pemerintah mengerahkan pasukan untuk meredakan situasi yang memanas di wilayah sekitar 100 km selatan Damaskus tersebut.
Bentrokan mematikan ini, menurut pakar Suriah Bente Scheller dari Heinrich Boll Foundation, merupakan akibat dari konflik kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat. Ketidakadilan yang dirasakan sejumlah kelompok telah memicu kekerasan.
Konflik Antar Kelompok di Suweida: Akar Masalah dan Eskalasi Kekerasan
Konflik di Suweida bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia mencerminkan konflik jangka panjang dan kompleks antara berbagai kelompok di Suriah.
Banyak kelompok merasa hak dan kepentingan mereka diabaikan. Hal ini memicu rasa ketidakadilan yang kemudian berujung pada kekerasan.
Faktor lain yang memperparah situasi adalah konflik identitas dan kejahatan, termasuk penyelundupan narkoba. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
Kekerasan sektarian meningkat tajam antara Maret hingga Mei 2025. Bentrokan terjadi antara kelompok Druze dan milisi pro-pemerintah di Jaramana, serta antara kelompok Alawi dan pasukan pemerintah di wilayah lain.
Lebih dari 1.300 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Suriah pun semakin menurun.
Respons Israel dan Dampaknya terhadap Situasi Politik
Sebagai respons terhadap kekerasan di Suweida, Israel melancarkan serangan udara ke markas militer di Damaskus dan Suweida pada 16 Juli 2025. Israel berdalih tindakan ini bertujuan melindungi komunitas Druze.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan tersebut ditujukan untuk mencegah kekerasan terhadap warga Druze. Komunitas Druze di Israel dianggap sebagai kelompok minoritas yang loyal dan banyak bertugas di militer Israel.
Serangan Israel ini menambah kompleksitas situasi yang sudah genting. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi jangka panjang dari intervensi militer asing di Suriah.
Pemerintah Suriah dinilai terlalu pluralistik untuk mengendalikan semua aktor lokal. Jika kekerasan dibiarkan berlanjut, konflik antaragama kemungkinan besar akan terus berlangsung. Andre Bank dari GIGA Institute menekankan hal ini.
Masa Depan Suriah di Bawah Pemerintahan Al-Sharaa: Tantangan dan Ketidakpastian
Belum jelas apakah Presiden Ahmed Al-Sharaa mampu meredakan kekerasan yang meluas di Suriah. Meskipun AS dan Uni Eropa mencabut sanksi terhadap Suriah pada Mei dan Juni 2025, tetap ada tuntutan perlindungan bagi kelompok minoritas.
Serangan bunuh diri di gereja Kristen Damaskus pada akhir Juni 2025, yang menewaskan 25 orang, menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi. Komunitas Kristen mendesak perlindungan yang lebih kuat, dan sebagian bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan negara tersebut.
Pemerintah Suriah menyalahkan ISIS atas serangan tersebut. Namun, Bente Scheller menyebutkan kemungkinan keterlibatan kelompok lain, seperti mantan anggota Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).
Pemerintah juga menghadapi keraguan publik terkait keseriusan penyelidikan atas serangan terhadap komunitas Alawi, meskipun telah dijanjikan pembentukan komisi penyelidikan.
Pemerintah baru di Damaskus juga menghadapi kekurangan dana untuk berbagai tugas penting. Mulai dari merancang undang-undang pemilu hingga membangun kembali birokrasi federal, semua membutuhkan sumber daya yang terbatas.
Penyelidikan atas bentrokan dan serangan baru-baru ini menambah beban kerja pemerintah. Pemerintah di bawah Al-Sharaa juga harus merespons tuntutan otonomi dari komunitas Kurdi di utara. Komunitas Kurdi menginginkan hak yang lebih luas, namun tetap ingin menjadi bagian dari Suriah.
Konflik-konflik ini, termasuk konflik bertahun-tahun antara kelompok Kurdi dan pasukan pro-Turki, diperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Suriah masih menghadapi jalan panjang menuju perdamaian dan stabilitas. Ketidakpastian masih membayangi masa depan negara tersebut.
