Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) gencar mencegah perdagangan orang (TPPO) dan memastikan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) dilakukan secara legal dan aman. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, yang menjadi salah satu daerah asal PMI. Langkah ini dinilai krusial mengingat masih banyaknya kasus PMI yang berangkat secara ilegal dan rentan menjadi korban TPPO.
Pencegahan TPPO dan perlindungan PMI menjadi fokus utama pemerintah. Kerja sama yang terjalin diharapkan mampu menciptakan sistem migrasi yang terintegrasi dan transparan.
Kerja Sama P2MI dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah
Kementerian P2MI baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan lima kabupaten/kota. Kerja sama ini melibatkan Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, dan Kota Palu. Penandatanganan dilakukan di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu.
MoU ini menandai komitmen bersama untuk membangun sistem migrasi yang aman, legal, dan terpadu. Tujuan utamanya adalah memberantas praktik TPPO yang masih marak di daerah-daerah yang menjadi kantong migran.
Penguatan Infrastruktur Layanan Migrasi
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menjelaskan masih banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal disebabkan kurangnya sistem pendukung migrasi aman di daerah asal. Melalui MoU ini, infrastruktur layanan migrasi akan diperkuat mulai dari tingkat desa, sekolah, hingga kabupaten.
Pemerintah bertekad membangun sistem migrasi yang handal. Hal ini bertujuan agar PMI dapat bekerja di luar negeri dengan perlindungan penuh, mendapatkan hak-haknya, dan kembali dengan keterampilan serta pengalaman yang bermanfaat.
Peran Migran Center
Kerja sama ini juga membuka peluang pembentukan Migran Center di berbagai kabupaten/kota. Pusat layanan ini akan berfungsi sebagai satu pintu untuk pelatihan, informasi, dan layanan bagi calon pekerja migran.
Migran Center akan menjadi tempat calon PMI mendapatkan informasi akurat dan pelatihan yang memadai. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko eksploitasi dan memastikan keberangkatan yang legal dan aman.
Pentingnya Aksi Nyata dan Penegakan Hukum
Menteri Karding menekankan pentingnya aksi nyata di lapangan sebagai tindak lanjut dari MoU. Data yang akurat, layanan migrasi yang aktif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengiriman PMI ilegal sangat diperlukan.
Keberadaan negara harus dirasakan PMI sebelum dan selama bekerja di luar negeri, bukan hanya ketika terjadi masalah. Hal ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam melindungi warganya.
Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan data yang akurat terkait PMI. Sistem layanan migrasi yang aktif dan penegakan hukum yang tegas akan melindungi PMI dari praktik ilegal.
Pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada PMI sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi PMI.
Sebagai putra daerah Sulawesi Tengah, Menteri Karding berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pencegahan TPPO dan perlindungan PMI merupakan prioritas utama pemerintah.
Melalui kerja sama yang intensif ini, diharapkan jumlah PMI yang berangkat secara ilegal akan menurun drastis. Penguatan sistem migrasi dan penegakan hukum akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi para PMI. Upaya ini menandai langkah konkret pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan PMI.
