Cost recovery adalah istilah kunci dalam industri hulu migas. Sistem ini mengatur penggantian biaya produksi, termasuk eksplorasi, pengembangan lapangan, dan operasi. Pemahaman yang baik tentang cost recovery sangat penting untuk memahami dinamika industri migas Indonesia.
Lalu, Apa Cost Recovery dalam Industri Hulu Migas?
Cost recovery merupakan mekanisme penggantian biaya produksi yang dikeluarkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan, dan operasi. Biaya ini kemudian diganti oleh negara.
Regulasi terkait cost recovery antara lain tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur biaya operasional yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas.
Kontraktor berhak mendapatkan kembali biaya operasional sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Status produksi komersial sendiri ditetapkan melalui persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali diproduksi.
Jika wilayah kerja tidak menghasilkan produksi komersial, seluruh biaya operasi menjadi risiko dan beban kontraktor. Ini merupakan poin penting yang perlu dipahami dalam konteks resiko investasi.
Persoalan Cost Recovery
Penerapan cost recovery seringkali menimbulkan perdebatan. Salah satu kritik yang muncul adalah soal potensi pembengkakan biaya yang harus ditanggung negara.
Mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pernah menyoroti persoalan ini. Beliau mencontohkan kasus di wilayah kerja Rokan, Riau, di mana debat soal biaya yang dapat dibebankan ke negara sering terjadi antara KKKS dan SKK Migas.
Pembengkakan cost recovery, yang terkadang disebabkan oleh inefisiensi, dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh negara dari sektor migas. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam mengatur mekanisme cost recovery.
Skema Pengganti Gross Split
Sebagai alternatif cost recovery, skema gross split diperkenalkan. Sistem ini lebih sederhana karena tidak melibatkan perdebatan panjang mengenai biaya yang dapat dibebankan kepada negara.
Gross split menawarkan potensi keuntungan bagi hasil yang lebih besar bagi negara. Banyak negara lain juga telah menerapkan skema ini karena dianggap lebih menguntungkan.
Dengan gross split, penerimaan negara lebih pasti karena pembagian hasil dilakukan di awal tanpa pengurangan beban cost recovery. Selain itu, inefisiensi operasional tidak dapat dibebankan kepada negara.
Skema ini menawarkan transparansi dan kepastian yang lebih tinggi dalam pembagian keuntungan.
Skema Bisnis Hulu Migas Kini Fleksibel
Pemerintah kemudian memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memilih skema kontrak, baik gross split maupun cost recovery. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020.
Namun, pemerintah berencana merevisi aturan kontrak bisnis hulu migas gross split menjadi “new simplified gross split”. Revisi ini bertujuan untuk mengakomodasi pengembangan migas non-konvensional (MNK).
Pengembangan MNK memiliki karakteristik yang berbeda dari migas konvensional, terutama dalam hal pola investasi. Cost recovery dianggap kurang efisien untuk MNK karena proses persetujuannya yang panjang.
Revisi ini juga bertujuan menyederhanakan ketentuan gross split yang ada. Gross split tetap akan menjadi pilihan skema kontrak, namun dengan penyederhanaan dan penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan industri.
Penggunaan skema cost recovery dan gross split terus berevolusi untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan negara. Pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara menarik investasi dan memastikan keuntungan yang optimal bagi negara. Transparansi dan efisiensi menjadi kunci dalam pengelolaan sektor hulu migas.
