Pemerintah Australia menyatakan keprihatinan terkait laporan yang menyebutkan Rusia berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di pangkalan udara Indonesia. Laporan ini berasal dari situs web militer Amerika Serikat, Janes, yang menyebutkan adanya permintaan resmi dari Rusia untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua. Kecemasan Australia muncul karena lokasi pangkalan tersebut yang berdekatan dengan wilayahnya.
Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, telah menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Sjafrie Sjamsoeddin membantah kabar tersebut, menyatakan bahwa belum ada permintaan resmi dari Rusia yang diterima pemerintah Indonesia.
Bantahan Indonesia dan Waspada Australia
Meskipun Menteri Pertahanan Indonesia membantah adanya permintaan resmi, Pemerintah Australia tetap bersikap waspada. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang berupaya melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan akurasi laporan dan status permintaan Rusia.
Australia mengakui potensi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh keberadaan pesawat militer Rusia di Papua. Kedekatan lokasi dengan wilayah Australia meningkatkan kekhawatiran. Selain itu, para ahli menilai Rusia dapat memanfaatkan pangkalan tersebut untuk memata-matai fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk di Guam.
Sejarah dan Potensi Konsekuensi
Pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan udara di Biak Numfor. Misi tersebut diduga merupakan latihan pengumpulan intelijen. Kejadian ini menambah kekhawatiran akan potensi peningkatan kehadiran militer Rusia di wilayah tersebut.
Seorang sumber di Jakarta menilai kecil kemungkinan Indonesia akan mengabulkan permintaan Rusia. Hal ini dikarenakan potensi dampak negatif terhadap prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, pakar dari Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menekankan bahwa belum ada kesepakatan pasti dan kemungkinan besar permintaan tersebut akan ditolak.
Reaksi Politik Australia dan Hubungan Bilateral
Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton, mengkritik pemerintahnya karena tidak mendapatkan peringatan dini mengenai laporan tersebut. Ia menyebut potensi keberadaan aset militer Rusia di Indonesia sebagai perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Dutton menegaskan penolakan Australia terhadap kehadiran militer Rusia di kawasan tersebut.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengungkapkan pemerintahnya sedang melakukan klarifikasi dan menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam menangani hubungan internasional. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Meskipun demikian, Indonesia dan Rusia telah meningkatkan hubungan militer mereka dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November.
Pemerintah Australia memandang peningkatan hubungan militer antara Rusia dan Indonesia sebagai hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran militer Rusia yang lebih dekat dengan Australia akan meningkatkan ketegangan dan membutuhkan respons strategis dari Canberra. Ke depan, komunikasi dan diplomasi yang transparan antara Australia dan Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas regional.
Australia terus berupaya memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia. Namun, peningkatan interaksi Rusia dengan Indonesia, termasuk kunjungan pejabat militer senior Rusia pada Februari lalu, menunjukkan kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut. Situasi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dari semua pihak yang terlibat untuk menghindari eskalasi.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka dalam hubungan internasional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang dinamis. Ke depan, kolaborasi dan kerja sama antar negara tetangga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Peran diplomasi dan dialog konstruktif diharapkan mampu meredakan ketegangan dan mencegah potensi konflik.
