Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan revisi aturan terkait pengelolaan pulau-pulau kecil. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dinilai berdampak buruk pada lingkungan.
Praktik pertambangan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena sebagian besar pulau yang digunakan untuk kegiatan pertambangan termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil. Hal ini memicu permasalahan tumpang tindih kewenangan antara KKP dan Kementerian Kehutanan.
Permasalahan Kewenangan dan Harmonisasi Aturan
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menjelaskan bahwa izin pertambangan di Raja Ampat berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan, meski area tersebut sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil.
Aris menekankan perlunya harmonisasi kewenangan dalam pemberian izin, tidak hanya di area penggunaan lain (APL), tetapi juga di kawasan hutan. Koordinasi dengan lembaga OSS dan BKPM juga dianggap penting.
KKP berencana meninjau kembali peraturan yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dan mencegah tumpang tindih aturan.
Dengan revisi aturan ini, diharapkan proses perizinan di pulau-pulau kecil menjadi lebih jelas dan terhindar dari berbagai masalah. Sinkronisasi antar undang-undang juga menjadi fokus utama dalam revisi ini.
Dampak Penambangan terhadap Ekosistem Raja Ampat
Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat berdampak signifikan terhadap ekosistem laut. Sedimentasi menjadi masalah utama yang mengancam terumbu karang dan lokasi pemijahan ikan.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah melakukan pengawasan. Namun, untuk menilai dampak secara menyeluruh masih membutuhkan waktu dan proses pengamatan.
Dampak yang terlihat baru akan tampak ketika terjadi hujan dan arus laut yang membawa sedimen. Proses ini membutuhkan waktu untuk sepenuhnya teramati.
Ancaman Sedimentasi terhadap Kehidupan Laut
Sedimentasi merupakan dampak paling nyata dari aktivitas pertambangan. Sedimen yang terbawa ke laut menutupi terumbu karang dan lamun.
Hal ini mengganggu ekosistem pesisir, termasuk tempat pemijahan ikan dan lokasi wisata bahari. Terumbu karang, laguna, dan berbagai jenis ikan terancam keberadaannya.
Akibatnya, aktivitas wisata bahari yang menjadi andalan Raja Ampat juga terancam. Penurunan kualitas lingkungan laut dapat berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.
KKP menyadari pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut Raja Ampat. Upaya revisi aturan ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus pertambangan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
Dengan harmonisasi aturan dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kelestarian pulau-pulau kecil dan ekosistem lautnya dapat terjaga dengan baik di masa mendatang. Ini penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
