Konferensi Indonesia Critical Minerals Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025, diwarnai aksi protes damai. Aktivis lingkungan dan masyarakat adat Papua menolak rencana penambangan nikel di Raja Ampat, surga biodiversitas dunia. Aksi ini menyoroti konflik antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Indonesia.
Protes tersebut bukan hanya sekadar demonstrasi, melainkan representasi keprihatinan mendalam akan ancaman terhadap salah satu kawasan terkaya biodiversitas di dunia. Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat dampak lingkungan yang telah terjadi di berbagai wilayah penambangan nikel sebelumnya.
Aksi Protes di Konferensi Nikel: Suara dari Raja Ampat
Aktivis Greenpeace dan empat pemuda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi di ruang konferensi dan area pameran. Mereka menerbangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?” dan membentangkan spanduk dengan pesan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. Aksi ini berhasil menarik perhatian peserta konferensi dan media.
Pesan yang disampaikan aktivis sangat jelas: penambangan nikel berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Protes ini menjadi bukti nyata bahwa isu lingkungan tidak bisa diabaikan dalam pembangunan ekonomi.
Ancaman Tambang Nikel terhadap Keanekaragaman Hayati Raja Ampat
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyatakan bahwa industrialisasi nikel telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, dan Obi. Kini, Raja Ampat terancam nasib serupa.
Raja Ampat, dikenal sebagai surga terakhir di bumi, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat mengancam kelangsungan hidup spesies langka dan ekosistem unik di wilayah tersebut.
Dampak Penambangan di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat
Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran pada tahun 2024. Ketiga pulau ini termasuk pulau kecil yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga aktivitas penambangan di sana melanggar hukum.
Lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami telah hilang akibat penambangan di tiga pulau tersebut. Limpasan tanah juga menyebabkan sedimentasi di pesisir, merusak terumbu karang dan ekosistem laut.
Ancaman terhadap Pulau Batang Pele dan Manyaifun
Ancaman penambangan nikel juga membayangi Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini terletak dekat dengan Piaynemo, gugusan bukit karst yang ikonik dan tergambar pada uang kertas pecahan Rp 100.000.
Keberadaan pulau-pulau ini sangat penting bagi kelestarian ekosistem Raja Ampat. Penambangan di area ini akan memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat.
Raja Ampat: Surga Biodiversitas yang Terancam
Raja Ampat memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Perairannya menyimpan 75 persen spesies karang dunia dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Daratannya dihuni 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung. UNESCO bahkan telah menetapkan Raja Ampat sebagai global geopark.
Kekayaan alam ini bukan hanya aset nasional, tetapi juga warisan dunia yang perlu dilindungi. Penambangan nikel yang tidak terkendali akan mengancam kelestarian ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di Raja Ampat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Maret 2025 telah menyoroti kemudahan pemerintah dalam mengeluarkan izin pertambangan di Raja Ampat.
Aksi protes di Konferensi Indonesia Critical Minerals Conference 2025 menjadi momentum penting untuk menyuarakan keprihatinan akan ancaman penambangan nikel terhadap Raja Ampat. Perlu adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Harapannya, pemerintah dan pelaku industri dapat mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius dan berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati Raja Ampat untuk generasi mendatang. Keberlangsungan ekosistem Raja Ampat menjadi tanggung jawab bersama.
