Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengumumkan keputusan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini menimbulkan sorotan publik, khususnya mengenai nasib beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut.
Dari lima perusahaan yang memiliki IUP di Raja Ampat, empat di antaranya kehilangan izin tambang. Namun, satu perusahaan, PT GAG Nikel, tetap mempertahankan IUP-nya. Penjelasan resmi dari pemerintah mengenai perbedaan perlakuan ini menjadi penting untuk dipahami.
Pencabutan IUP Empat Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Pencabutan IUP ini diumumkan setelah adanya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Proses pencabutan ini telah melalui prosedur yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Alasan PT GAG Nikel Tetap Mempertahankan IUP
Berbeda dengan empat perusahaan lainnya, IUP PT GAG Nikel tetap dipertahankan. Hal ini dikarenakan PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui untuk tahun 2025.
Keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut belum mendapatkan persetujuan RKAB untuk tahun 2025. Oleh karena itu, kegiatan operasional mereka dihentikan sementara sampai ada kejelasan regulasi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penyetopan produksi dilakukan secara sementara untuk semua IUP di Raja Ampat pada 5 Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan.
Selain kepemilikan RKAB, status PT GAG Nikel sebagai pemegang Kontrak Karya juga menjadi faktor penentu. Kontrak Karya memiliki kerangka hukum dan teknis tersendiri yang berbeda dengan IUP biasa.
Sejarah dan Aktivitas Pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag
PT GAG Nikel memiliki sejarah panjang di Pulau Gag. Eksplorasi dimulai sejak tahun 1972, dan kontrak karya ditetapkan pada tahun 1998.
Tahap eksplorasi berlanjut hingga tahun 2008, diikuti dengan tahap konstruksi proyek pada tahun 2015-2017. Produksi akhirnya dimulai pada tahun 2018.
Luas wilayah pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag relatif kecil dibandingkan dengan luas pulau secara keseluruhan. Dari total luas Pulau Gag lebih dari 13.000 hektare, area yang dibuka untuk pertambangan hanya sekitar 260 hektare.
Dari luas tersebut, lebih dari 130 hektare telah direklamasi, dan sekitar 54 hektare telah dikembalikan ke negara. Pemerintah menekankan komitmen PT GAG Nikel dalam melakukan reklamasi lahan pasca-pertambangan.
Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat. Transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi kunci keberlanjutan sektor pertambangan di wilayah tersebut.
Ke depannya, pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Perbedaan perlakuan terhadap PT GAG Nikel dan empat perusahaan lainnya menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan perencanaan yang matang dalam sektor pertambangan. Keberhasilan pembangunan ekonomi harus tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
