Kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) tahun 2022 kembali menjadi sorotan. Tidak hanya kerugian negara yang fantastis, skandal ini juga mengungkap praktik suap yang melibatkan hakim, menimbulkan gelombang kemarahan publik dan menggoyahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menekankan perlunya pendekatan psikososial dalam menangani kasus ini. Dampaknya yang luas terhadap masyarakat, khususnya kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, harus menjadi pertimbangan utama dalam proses hukum.
Dampak Luas Skandal Korupsi CPO terhadap Masyarakat
Skandal ini membangkitkan kembali ingatan pahit masyarakat akan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di tahun 2022. Rak-rak toko kosong, antrean panjang, dan penderitaan masyarakat menjadi bukti nyata dampak negatif korupsi korporasi.
Gilang menyebut, kasus ini menunjukkan betapa korporasi raksasa dapat memanipulasi sistem hukum demi keuntungan pribadi. Hal ini merupakan aib besar bagi Indonesia dan menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap sektor strategis.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa vonis lepas yang diterima Wilmar Group dan beberapa perusahaan sawit lainnya tidak hanya merusak asas keadilan, tetapi juga menimbulkan kerugian publik yang sangat besar.
Mafia Hukum dan Mafia Pangan: Sebuah Kolusi Mematikan
Gilang menilai kasus ini sebagai indikator kuat adanya kolusi antara mafia hukum dan mafia pangan. Korupsi di sektor strategis seperti CPO bukan hanya soal keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Kemampuan korporasi untuk menyuap hakim demi pembebasan hukum menunjukkan bahwa keadilan bisa dibeli. Rakyat menjadi korban dua kali: ketika minyak goreng langka, dan ketika pelaku korupsi dibebaskan lewat manipulasi hukum.
Langkah-Langkah Tegas untuk Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem
Penanganan kasus ini, tegas Gilang, tidak boleh hanya berhenti pada penyitaan aset dan penetapan tersangka. Proses hukum harus transparan dan menyeluruh.
Semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima suap, harus diadili. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kasus ini tidak hanya berakhir pada penyitaan uang saja.
Ia menekankan perlunya pembersihan internal di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung. Sistem peradilan harus bebas dari pengaruh kekuatan kapital besar.
Komisi III DPR mendorong pembentukan panitia khusus atau rapat kerja khusus untuk menindaklanjuti kasus ini secara komprehensif. Praktik suap dalam peradilan harus dihentikan, terutama pada kasus yang berdampak luas kepada masyarakat.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menyita sekitar Rp11 triliun dari PT Wilmar Group, namun putusan pengadilan yang membebaskan perusahaan tersebut menunjukkan betapa sistem peradilan masih rawan manipulasi.
Kasus ini merupakan pengingat bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan akan terus melebar jika korporasi besar dapat dengan mudah memanipulasi sistem hukum.
Penuntasan kasus ini bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap keadilan dan menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan.
