Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Keputusan ini, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2025, menandai berakhirnya era pemberantasan pungli di bawah payung hukum tersebut. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang sebelumnya menjadi landasan hukum operasional Satgas Saber Pungli.
Keputusan ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan analisis. Apakah pembubaran ini menandakan perubahan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi, atau justru menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam mekanisme Satgas Saber Pungli sebelumnya?
Alasan Dibubarkannya Satgas Saber Pungli
Perpres Nomor 49 Tahun 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli dinilai sudah tidak efektif lagi dalam menjalankan tugasnya. Ini menjadi alasan utama di balik pencabutan Perpres Nomor 87 Tahun 2016.
Pembubaran ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan metode pemberantasan pungli. Pemerintah perlu mencari pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.
Efektivitas Satgas Saber Pungli Selama Berjalan
Satgas Saber Pungli, dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, diharapkan mampu memberantas pungli di seluruh Indonesia. Keberadaannya didorong oleh partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus pungli.
Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan mengenai efektivitas jangka panjang dari Satgas Saber Pungli. Apakah keberhasilannya dalam menindak pungli sebanding dengan sumber daya yang dialokasikan? Apakah pendekatan yang digunakan sudah optimal? Analisis mendalam terhadap hal ini menjadi krusial.
Tantangan dan Hambatan Satgas Saber Pungli
Salah satu tantangan yang dihadapi Satgas Saber Pungli adalah koordinasi antar lembaga. Pungli sering kali melibatkan berbagai instansi, sehingga membutuhkan kerja sama yang solid untuk menanganinya.
Selain itu, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas internal juga bisa menjadi kendala. Transparansi dan akuntabilitas yang lemah dapat membuka celah untuk praktik pungli justru di dalam tubuh Satgas itu sendiri.
Langkah Pemerintah Pasca Pembubaran Satgas Saber Pungli
Pemerintah belum secara rinci menjelaskan strategi baru dalam pemberantasan pungli pasca pembubaran Satgas Saber Pungli. Namun, langkah ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Mungkin saja pemerintah akan mengalihkan fokus ke penegakan hukum melalui jalur yang sudah ada, seperti kepolisian dan Kejaksaan. Atau, mungkin saja akan dibentuk lembaga baru dengan pendekatan dan mekanisme yang lebih efektif. Kejelasan strategi ini penting untuk memastikan keberlanjutan upaya pemberantasan pungli.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Meskipun Satgas Saber Pungli sudah dibubarkan, peran masyarakat dalam melawan pungli tetap sangat krusial. Laporan dari masyarakat tetap menjadi sumber informasi penting dalam upaya penegakan hukum.
Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pungli dan perlindungan bagi pelapor tetap diperlukan. Keberanian melaporkan tanpa rasa takut akan intimidasi merupakan kunci keberhasilan pemberantasan pungli.
Pembubaran Satgas Saber Pungli menandai babak baru dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia. Keberhasilannya akan bergantung pada strategi dan mekanisme baru yang diterapkan pemerintah, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan melawan praktik-praktik koruptif. Evaluasi menyeluruh atas kinerja Satgas Saber Pungli selama ini menjadi kunci penting dalam merumuskan langkah-langkah ke depan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum menjadi hal yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
