Pemerintah Indonesia tengah gencar memberantas tambang ilegal yang merajalela di berbagai wilayah. Upaya ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum pertambangan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dirjen Gakkum diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di sektor pertambangan dan energi, khususnya dalam mengatasi masalah tambang ilegal.
Langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih kewenangan dan kurang efektifnya penindakan sebelumnya. Kehadiran Dirjen Gakkum diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia.
Dirjen Gakkum: Solusi Terintegrasi Atasi Tambang Ilegal?
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyatakan optimismenya terhadap peran Dirjen Gakkum. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi.
Koordinasi ini melibatkan Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kerja sama yang efektif antar lembaga sangat krusial untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan penindakan yang komprehensif.
Dirjen Gakkum juga harus memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Independensi dalam bertindak juga sangat penting, terlepas dari tekanan dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam praktik ilegal.
Bisman menyoroti tantangan yang akan dihadapi Dirjen Gakkum. Mereka akan berhadapan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk oknum aparat yang mungkin terlibat.
Tantangan dan Harapan terhadap Dirjen Gakkum
Salah satu tantangan terbesar adalah independensi Dirjen Gakkum. Lembaga ini harus mampu bertindak tegas tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari elite dan kalangan berkuasa.
Integritas dan figur pemimpin Dirjen Gakkum juga sangat penting. Figur yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sangat dibutuhkan untuk memimpin lembaga ini.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa calon Dirjen Gakkum akan dipilih dari kalangan aparat, baik polisi, tentara, maupun jaksa. Proses seleksi yang ketat dan transparan sangat penting untuk memastikan integritas calon pemimpin.
Bisman juga menyarankan agar mantan pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak integritas yang baik dipertimbangkan. Pengalaman dan rekam jejak antikorupsi menjadi modal penting dalam memimpin Dirjen Gakkum.
Langkah Konkret Kementerian ESDM dalam Memberantas Tambang Ilegal
Sebelum terbentuknya Dirjen Gakkum, Kementerian ESDM telah melakukan sejumlah langkah. Evaluasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berlangsung sejak tahun 2022.
Hasil evaluasi tersebut telah menghasilkan pencabutan 2.078 IUP yang tidak aktif pada tahun 2022. Langkah ini menunjukkan komitmen Kementerian ESDM dalam menertibkan sektor pertambangan.
Ke depan, Dirjen Gakkum akan bertugas untuk mengawasi kepatuhan pemegang IUP. Hal ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pertambangan dan dampak ekonomi dari kegiatan pertambangan.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa Dirjen Gakkum akan segera dilantik. Presiden telah menetapkan siapa yang akan menjabat posisi tersebut, namun identitasnya belum diungkap ke publik.
Proses pelantikan Dirjen Gakkum menandai langkah penting dalam pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. Keberhasilan Dirjen Gakkum bergantung pada koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan terpenting, integritas serta independensi pemimpinnya. Harapannya, Dirjen Gakkum dapat menjadi solusi terintegrasi untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal yang telah lama menjadi momok bagi Indonesia. Perlu pengawasan publik untuk memastikan Dirjen Gakkum bekerja secara efektif dan akuntabel.
