Pemerintah didorong untuk lebih aktif memanfaatkan media publik, seperti Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, dalam membangun kesadaran dan partisipasi publik. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA, Widodo Muktiyo, mengingat potensi besar media-media tersebut dalam menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang relatif efisien. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan media publik dinilai krusial, terutama di tengah upaya penghematan anggaran.
Media publik memiliki jangkauan yang luas, bahkan ke luar negeri dalam kasus ANTARA. Penggunaan media-media ini dapat menjadi strategi efektif untuk mendiseminasikan informasi penting kepada masyarakat. Pemanfaatan ini selaras dengan tujuan utama media publik yaitu untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik.
Efisiensi Anggaran dan Jangkauan Media Publik
Widodo Muktiyo menekankan pentingnya sinergi pemerintah dengan RRI, TVRI, dan ANTARA. Ketiga lembaga ini, menurutnya, memiliki kekuatan jaringan yang merata di seluruh Indonesia, bahkan ANTARA menjangkau internasional.
Dengan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas, pemanfaatan media publik menjadi pilihan yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan strategi komunikasi lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merencanakan program komunikasi publik.
Peran Media Publik dalam Mengatasi Disinformasi
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura, mengungkapkan strategi pemerintah dalam menghadapi maraknya disinformasi. Selain memanfaatkan media publik, PCO juga membentuk tim khusus untuk melawan penyebaran informasi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.
Tim ini difokuskan pada “kombaing” disinformasi, bukan masyarakat. Artinya, upaya pemerintah tertuju pada pencegahan dan penanggulangan penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan, bukan pada pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat.
Pentingnya Etika dan Literasi Digital dalam Komunikasi Publik
Prita Laura juga menekankan pentingnya etika dan niat baik dalam menjalankan tugas komunikasi publik. Integritas dan kejujuran menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam era digital, literasi digital juga menjadi elemen penting. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi informasi, agar tidak mudah termakan oleh hoaks dan disinformasi. Peningkatan literasi digital ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan media publik untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan media publik, dikombinasikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat, akan menjadi kunci efektif dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan produktif. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan nasional.
