Pemerintah Indonesia menunda implementasi paspor desain merah putih. Rencananya, paspor baru ini akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Namun, penundaan ini diputuskan setelah mempertimbangkan berbagai faktor penting.
Keputusan penundaan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman. Ia menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi Anggaran dan Aspirasi Masyarakat
Penundaan implementasi paspor merah putih didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan Ditjen Imigrasi. Selain efisiensi anggaran, pertimbangan lain adalah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun.
Ditjen Imigrasi menyadari pentingnya efisiensi anggaran negara. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan perlu ditinjau ulang, termasuk rencana penerbitan paspor dengan desain baru.
Analisis Opini Publik Mengenai Desain Paspor Baru
Sejak diluncurkan desain paspor baru pada 17 Agustus 2024, Ditjen Imigrasi secara aktif memantau opini publik. Analisis terhadap 1.642 sampel unggahan di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan penguatan substansi paspor, bukan sekadar perubahan desain.
Hasil analisis menunjukkan adanya harapan masyarakat akan kebijakan yang berdampak konkret. Hal ini selaras dengan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan publik. Masyarakat menginginkan peningkatan kualitas dan posisi paspor Indonesia di kancah internasional.
Prioritas Penguatan Substansi Paspor
Berdasarkan masukan publik, Ditjen Imigrasi akan lebih fokus pada peningkatan kualitas dan penguatan posisi paspor Indonesia di dunia. Ini dianggap lebih penting daripada sekadar perubahan desain fisik.
Penguatan substansi paspor meliputi peningkatan keamanan, sistem penerbitan yang lebih efisien, serta penguatan kerja sama internasional untuk pengakuan paspor Indonesia.
Fokus Pengembangan Sistem Digital dan Pelayanan Keimigrasian
Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Imigrasi akan memprioritaskan pengembangan dan pemeliharaan sistem berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Yuldi Yusman menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti penguatan paspor Indonesia dihentikan. Inovasi akan terus dilakukan, tetapi dengan fokus pada peningkatan sistem dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Peningkatan Layanan dan Pengawasan Keimigrasian
Peningkatan sistem digital akan mencakup berbagai aspek, mulai dari aplikasi permohonan paspor online hingga sistem pengawasan perbatasan yang lebih canggih. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Peningkatan pengawasan keimigrasian akan meliputi upaya pencegahan tindak kejahatan imigrasi, penindakan pelanggaran keimigrasian, serta kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan lintas batas.
Penundaan penerbitan paspor dengan desain merah putih merupakan keputusan strategis yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Prioritas kini dialihkan pada peningkatan substansi paspor dan optimalisasi pelayanan keimigrasian melalui pengembangan sistem digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas paspor Indonesia dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien dan efektif.
