Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya riset dan kolaborasi antar kementerian untuk mempercepat penanganan malaria dan isu kesehatan lainnya di Papua. Menurutnya, permasalahan kesehatan di Papua, yang kompleks dan terdampak kondisi geografis yang terisolasi, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini disampaikan dalam “9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination” di Bali.
Penanganan masalah kesehatan di Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan saja. Kerja sama lintas kementerian dan seluruh elemen bangsa sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal.
Sinergi Lintas Sektor: Kunci Eliminasi Malaria di Papua
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan perlunya sinergi nyata, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan daerah terkecil. Pendekatan preventif dan kuratif harus diterapkan secara seimbang.
Gerakan hidup sehat perlu digalakkan melalui sosialisasi di masyarakat. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan akses terhadap tenaga kesehatan, peralatan, dan infrastruktur kesehatan yang memadai.
Pentingnya Riset untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
Tantangan kesehatan di Papua sangat kompleks, meliputi malaria, HIV/AIDS, TBC, dan penyakit lainnya. Kondisi geografis yang terpencil di banyak wilayah membuat intervensi kesehatan seringkali tidak optimal.
Oleh karena itu, riset menjadi kunci untuk memahami permasalahan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Riset ini akan membantu menangani masalah kesehatan di Papua secara efektif dan efisien.
Komitmen Pemerintah Pusat dan Pembangunan Rumah Sakit
Pemerintah pusat berkomitmen mendukung sektor kesehatan sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Kesehatan selalu menjadi prioritas utama pembangunan bangsa, sejak pemerintahan Presiden pertama hingga saat ini.
Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan harapan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat mendorong pembangunan rumah sakit tipe A atau B di setiap provinsi di Papua. Hal ini dinilai sangat penting untuk mewujudkan akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Papua.
Membangun Rumah Sakit Tipe A di Setiap Provinsi Papua
Pembangunan rumah sakit tipe A di setiap provinsi Papua merupakan langkah mendesak untuk meningkatkan akses kesehatan. Kementerian Dalam Negeri siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Koordinator, dan para Gubernur di Papua untuk menghitung biaya dan merancang skema pembangunan rumah sakit tersebut.
Pemerintah daerah juga didorong untuk berinovasi dalam mencari solusi dan pendanaan. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan rumah sakit ini.
Bonus demografi Indonesia harus dimaksimalkan dengan memastikan masyarakat sehat dan cerdas. Upaya ini sangat penting, terutama di wilayah dengan tantangan pelayanan kesehatan yang berat seperti Papua.
Forum strategis tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan para gubernur atau perwakilan dari enam provinsi di Papua. Komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan upaya eliminasi malaria dan peningkatan kesehatan di Papua.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis riset, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keadilan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Komitmen ini merupakan langkah nyata menuju visi Indonesia Emas 2045. Percepatan pembangunan kesehatan di Papua tidak boleh diabaikan, dan kolaborasi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
