Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena kontroversi yang kerap mewarnai kehidupannya. Artis kontroversial ini tengah menghadapi gugatan wanprestasi senilai Rp 100 miliar yang dilayangkannya terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Namun, kuasa hukumnya menilai angka tersebut masih terlalu kecil.
Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari dugaan pembatalan sepihak atas kesepakatan kerja sama antara Nikita Mirzani dan dokter Reza Gladys terkait promosi produk skincare.
Gugatan Wanprestasi Rp 100 Miliar: Terlalu Kecil?
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, menyatakan bahwa gugatan Rp 100 miliar terhadap dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid, dinilai belum sebanding dengan dampak yang dialami kliennya.
Nikita Mirzani saat ini tengah berhadapan dengan proses hukum kasus dugaan pemerasan yang melibatkan dokter Reza Gladys. Hal ini tentu berdampak signifikan pada kehidupan pribadi dan kariernya.
Fahmi Bachmid menekankan, pihak pengadilan yang akan menentukan besaran kerugian akhir. Namun, ia merasa angka tersebut masih belum mencerminkan keseluruhan dampak yang ditimbulkan.
Kronologi Perselisihan dan Kesepakatan yang Dibatalkan
Permasalahan bermula dari kesepakatan lisan antara Nikita Mirzani dan dokter Reza Gladys pada November 2024. Dokter Reza Gladys diduga meminta Nikita untuk mempromosikan produk skincare-nya dengan imbalan Rp 4 miliar.
Reza Gladys mengaku telah mentransfer uang tersebut kepada asisten Nikita Mirzani, Mail. Namun, kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pihak dokter Reza Gladys.
Inilah yang menjadi dasar gugatan wanprestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani. Pihak Nikita Mirzani menganggap pembatalan sepihak tersebut merugikan dan melanggar kesepakatan yang telah disetujui.
Fokus pada Pembuktian Wanprestasi, Bukan Nilai Gugatan
Fahmi Bachmid menegaskan pentingnya fokus pada pembuktian adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Bukti ini dianggap krusial, tidak hanya untuk kasus perdata, tetapi juga berpotensi memengaruhi proses pidana yang dihadapi Nikita Mirzani.
Ia meminta publik untuk memahami konteks permasalahan, bukan hanya terpaku pada nilai gugatan. Yang lebih penting adalah membuktikan adanya pelanggaran kesepakatan lisan yang telah terjadi.
Fahmi Bachmid berharap pengadilan dapat mempertimbangkan semua bukti yang diajukan untuk menegakkan keadilan. Proses hukum ini, katanya, bertujuan untuk melindungi hak-hak kliennya yang merasa dirugikan.
Lebih lanjut, Fahmi Bachmid menjelaskan bahwa fokus utama adalah pada pembuktian pelanggaran kesepakatan, bukan sekedar nominal uang. Hal ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan hukum di Indonesia.
Kasus ini menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang melibatkan figur publik. Proses persidangan akan menjadi penentu siapakah yang benar dan bagaimana keadilan akan ditegakkan.
Pihak pengadilan akan memiliki peran penting dalam menentukan apakah gugatan wanprestasi Nikita Mirzani terbukti dan berapa besar kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat.
Publik perlu menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum ini untuk mengetahui hasil akhirnya dan melihat bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus yang melibatkan selebriti dan dokter kecantikan ini.
