Sekitar 2.500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur mengikuti pelatihan paralegal yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti inses.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang juga Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU, menekankan pentingnya peran para kader Muslimat dalam upaya penyelesaian kasus inses di Indonesia. Khofifah berharap para kader dapat membantu menemukan solusi melalui posbankum (pos bantuan hukum).
Muslimat NU: Garda Terdepan Penanggulangan Inses di Indonesia
Inses, atau hubungan seksual sedarah, merupakan masalah sosial yang kompleks dan sulit diatasi. Pelaku seringkali merupakan anggota keluarga terdekat korban, seperti ayah, kakak, atau paman, sehingga membutuhkan pendekatan yang sensitif dan terpadu.
Khofifah menjelaskan bahwa proses hukum dalam kasus inses seringkali diwarnai upaya perdamaian dari keluarga. Hal ini menunjukan pentingnya pendampingan hukum yang tepat dan komprehensif sejak dini.
Muslimat NU berkomitmen untuk turut serta menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat akar rumput, termasuk masalah-masalah privasi yang sulit diakses. Para kader yang terlatih diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan tepat sasaran.
Pelatihan Paralegal: Memberdayakan Perempuan untuk Keadilan Inklusif
Pelatihan paralegal ini merupakan langkah strategis Muslimat NU dalam memperkuat kapasitas kadernya. Para kader akan dilatih untuk memberikan penyuluhan hukum, pendampingan, dan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya bagi perempuan dan anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang juga Ketua PP Muslimat NU, mendukung penuh pelatihan ini. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan sistem keadilan yang inklusif dan responsif.
Para kader diharapkan tidak hanya menjadi penyuluh hukum, tetapi juga menjadi tempat konsultasi dan dukungan bagi korban kekerasan. Mereka akan berperan penting dalam membantu korban menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.
PBNU Apresiasi Inisiatif Muslimat NU dalam Membangun Akses Keadilan
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Muslimat NU dalam menyelenggarakan pelatihan paralegal ini. Ia melihat pelatihan ini sebagai wujud nyata dari komitmen NU dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Pelatihan ini dinilai sebagai upaya strategis yang dapat menjadi contoh bagi badan otonom (banom) lain di NU. PBNU berharap pelatihan serupa dapat direplikasi untuk memperkuat akses keadilan di seluruh lapisan masyarakat.
Kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam acara pembukaan pelatihan ini semakin menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap program pemberdayaan perempuan ini.
Dengan pelatihan paralegal ini, Muslimat NU diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam menyelesaikan kasus inses dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa organisasi perempuan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan sistem keadilan yang lebih baik di Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada keberlanjutan pelatihan dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.
