Kepastian Hukum: Kunci Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Ketiadaan kepastian ini membuat pelaku usaha ragu berinvestasi, bahkan di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung melambat.
Wakil Ketua Komisi Tetap I Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia, Dinna Prapto Raharja, menekankan betapa krusialnya kepastian hukum bagi keberlangsungan bisnis. Dunia usaha membutuhkan perhitungan matang, tidak hanya internal, namun juga mencakup ekosistem bisnis secara menyeluruh.
Dampak Ketidakpastian Hukum terhadap Investasi
Ketidakpastian hukum, misalnya perubahan regulasi mendadak atau sengketa lahan, dapat mengikis kepercayaan investor. Dinna memberikan contoh industri sawit, yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional, namun sangat rentan terhadap ketidakpastian ini.
Tidak ada pengusaha yang menginginkan kejutan negatif seperti pengambilalihan lahan atau perubahan aturan yang tiba-tiba. Hal ini menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Antara Optimisme dan Tantangan
Meskipun sektor usaha di Indonesia tetap optimis, ketidakpastian hukum menjadi batu sandungan utama. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 yang mencapai 4,87 persen (year on year/yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,11 persen).
Momentum konsumsi seperti Ramadhan dan Lebaran pun tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Angka pertumbuhan 4,87 persen merupakan rata-rata nasional; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan positif, namun laju pertumbuhannya mulai melambat.
Sektor yang Terdampak Negatif
Sektor manufaktur, pengolahan, konstruksi, transportasi, dan perhotelan mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Kondisi ini semakin memperkuat argumen tentang perlunya kepastian hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Ketidakpastian hukum menjadi faktor penghambat utama bagi pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Investasi di bidang ini menjadi kurang menarik, sehingga pertumbuhannya terhambat.
Solusi dan Langkah Konkret Pemerintah
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam menciptakan kepastian hukum. Dinna menyarankan dua hal penting.
Pertama, peninjauan ulang efisiensi anggaran untuk menggerakkan ekonomi domestik. Kedua, pelibatan pelaku usaha dalam penyaluran anggaran APBN, khususnya dalam menentukan sektor prioritas.
Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha
Dengan melibatkan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat membangun kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum yang nyata, bukan sekadar wacana.
Partisipasi aktif pelaku usaha dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam membangun perekonomian Indonesia. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.
Pemerintah perlu menyadari bahwa kepastian hukum bukanlah hanya tentang regulasi yang tertulis, tetapi juga tentang konsistensi dan transparansi dalam penerapannya. Dengan demikian, Indonesia dapat menarik investasi lebih banyak dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peran aktif pemerintah dalam membangun kepercayaan pelaku usaha akan menjadi penentu kesuksesan upaya ini. Ke depan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
