Meningkatnya angka kecelakaan wisata di Indonesia mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengambil langkah proaktif. Langkah tersebut berupa penyusunan panduan manajemen risiko destinasi wisata yang komprehensif.
Hal ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya, untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam merumuskan petunjuk teknis (juknis) yang efektif dan efisien.
Meningkatnya Kecelakaan Wisata Dorong Inisiatif Kemenpar
Kemenpar mengakui adanya peningkatan kasus kecelakaan wisata dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan mendorong inisiatif untuk menciptakan lingkungan wisata yang lebih aman.
Oleh karena itu, FGD “Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Manajemen Risiko Destinasi Pariwisata” digelar untuk mencari solusi. Tujuannya, meminimalisir insiden dan meningkatkan upaya preventif.
Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksebilitas Pariwisata Wilayah I Kemenpar, Bambang Cahyo Murdoko, menjelaskan pentingnya juknis ini. Juknis diharapkan menjadi standar bagi semua pengelola destinasi wisata di Indonesia.
Standar ini akan memastikan proses penilaian risiko yang terstruktur dan terukur. Hal ini untuk menciptakan destinasi wisata yang lebih aman dan nyaman.
Juknis Manajemen Risiko: Standarisasi Penilaian dan Mitigasi Bencana
Bambang berharap FGD menghasilkan panduan yang komprehensif. Panduan ini akan membantu mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko dan bencana di destinasi wisata.
Petunjuk teknis tersebut akan memberikan standardisasi penilaian risiko. Hal ini akan meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan dan masyarakat lokal.
Panduan ini mengintegrasikan prinsip Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian (CHSE). Penerapan CHSE diharapkan dapat memitigasi bencana secara sistematis dalam pengelolaan destinasi.
Juknis juga akan menjadi alat ukur bagi pemerintah pusat dan daerah. Penggunaan juknis akan mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko, alokasi sumber daya yang efisien, serta peningkatan citra pariwisata Indonesia.
Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan: Prioritas Keamanan dan Keselamatan
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, menekankan komitmen pemerintah. Komitmen ini tertuju pada terciptanya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Aspek keamanan menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi tersebut. Keamanan tak hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk pekerja sektor pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi.
Fadjar menjelaskan pariwisata berkualitas memberikan pengalaman baik bagi wisatawan. Pengalaman baik akan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung. Aspek keamanan dan keselamatan menjadi faktor krusial dalam hal ini.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Fatma Lestari, memaparkan 10 langkah manajemen risiko di destinasi wisata. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi bahaya, analisis risiko, dan pengendalian risiko.
- Menentukan konteks aktivitas di destinasi pariwisata.
- Mengidentifikasi bahaya pada sub-sektor pariwisata.
- Mengidentifikasi kejadian risiko dan penyebab risiko.
- Mengkategorikan dampak yang ditimbulkan.
- Mengidentifikasi pengendalian yang tersedia.
- Menganalisis risiko di destinasi pariwisata.
- Pengendalian risiko.
- Analisis risiko sisa.
- Penentuan penanggung jawab.
- Konsultasi, komunikasi, pemantauan, dan kajian ulang.
Dengan panduan yang komprehensif dan terstruktur, diharapkan pengelola destinasi wisata di Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola risiko. Hal ini akan meningkatkan keselamatan dan keamanan, serta menciptakan pengalaman wisata yang positif dan berkelanjutan.
Langkah Kemenpar ini menunjukkan komitmen serius dalam membangun sektor pariwisata Indonesia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Ini akan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
