Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI baru-baru ini. Fokus utama pertemuan tersebut adalah membahas isu krusial ketahanan pangan dan energi di provinsi yang kaya akan sumber daya alam ini, khususnya dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, mengakomodasi aspirasi pemerintah daerah dan menjadi jembatan penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Ketahanan Pangan: Tantangan Pupuk dan Ketersediaan Gas
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan pentingnya pembahasan mengenai rasio elektrifikasi dan kebutuhan pupuk di Kaltim. Ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap isu energi, baik energi terbarukan maupun energi fosil.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini turut melibatkan BUMN strategis seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Pelni, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di Kaltim.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan ketersediaan pupuk untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pembangunan pabrik pupuk baru di Bontang juga menjadi salah satu poin penting yang dibahas.
Tantangan utama produksi pupuk di Indonesia, khususnya di Kaltim, adalah ketersediaan dan harga gas. Gas menyumbang 70 persen biaya produksi pupuk. Stabilitas harga dan pasokan gas menjadi penentu lokasi pembangunan pabrik pupuk baru, apakah di Kaltim atau Aceh.
Ketahanan Energi: Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Kaltim
Kaltim memiliki potensi besar dalam sumber daya energi, baik energi fosil maupun energi terbarukan. Gubernur Rudy Mas’ud berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh dalam mengoptimalkan potensi ini.
Hal ini penting untuk menjamin pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, terutama dengan keberadaan IKN. Pemanfaatan sumber daya alam Kaltim secara berkelanjutan dan bijak akan sangat krusial.
Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Komisi VII untuk memastikan dukungan ketersediaan gas bagi Pupuk Indonesia. Kolaborasi antar komisi ini diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kaltim yang Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keterlibatan BUMN dalam berbagai proyek di Kaltim menunjukkan komitmen pemerintah untuk pembangunan yang inklusif.
Program pemerintah untuk mencegah kebocoran pupuk bersubsidi juga dibahas. Hal ini penting untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh petani.
Meskipun bahan baku pupuk sebagian besar diimpor, seperti fosfat dari Yordania, ketersediaan gas domestik tetap menjadi prioritas utama. Komisi VI DPR RI akan terus mendorong terwujudnya kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.
Ke depan, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif BUMN, diharapkan dapat menjawab tantangan ketahanan pangan dan energi di Kaltim, sekaligus mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
