Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) gencar mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tak hanya berfokus pada sektor industri, namun juga merambah ke sektor publik, khususnya kesehatan dan rumah tangga. Efisiensi biaya dan kenyamanan masyarakat menjadi dua poin utama dalam program ini. Upaya BPH Migas ini selaras dengan program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
Pemanfaatan gas bumi yang optimal di berbagai sektor, khususnya rumah tangga dan sektor kesehatan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil lain dan menekan biaya operasional. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan.
Efisiensi Biaya di Sektor Kesehatan dengan Jargas
BPH Migas aktif memantau penyaluran jaringan gas bumi (jargas) ke berbagai fasilitas publik. Salah satu contohnya adalah kunjungan ke RS Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (5/6/2025).
Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa penggunaan jargas di rumah sakit tersebut telah memberikan penghematan biaya operasional yang signifikan.
Penghematan mencapai 36 persen dibandingkan penggunaan LPG nonsubsidi. Jargas di rumah sakit ini dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur dan laundry.
Perkembangan Jargas Rumah Tangga di Kota Semarang
Selain sektor kesehatan, BPH Migas juga meninjau perkembangan jargas di sektor rumah tangga. Kunjungan ke Kompleks Perumahan Tlogosari, Kota Semarang, menjadi bagian dari pemantauan ini.
Wahyudi Anas melaporkan perkembangan positif, dengan total 14.099 sambungan rumah tangga (SR) dan konsumsi gas bumi mencapai 2,9 juta meter kubik per tahun.
Rinciannya, 3.419 SR dikelola oleh PT PGN Tbk secara mandiri, sementara 10.680 SR merupakan bagian dari jargas APBN.
Pemanfaatan gas bumi untuk memasak di rumah tangga dinilai memberikan kenyamanan dan harga yang kompetitif bagi masyarakat.
Pemantauan dan Pengawasan Distribusi BBM di Jawa Tengah
Selain gas bumi, BPH Migas juga melakukan pemantauan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU di Boyolali dan Kendal, Jawa Tengah, pada 4-5 Juni 2025.
Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyatakan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi BBM subsidi dan kompensasi.
Pemantauan juga meliputi evaluasi ketaatan pengelola SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi.
Iwan Prasetya Adhi menemukan adanya perlu perbaikan dalam pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan surat rekomendasi untuk mencegah penyelewengan.
BPH Migas berharap badan usaha penugasan, seperti Pertamina Patra Niaga, turut aktif mengawasi distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran.
Kegiatan pemantauan di Jawa Tengah melibatkan Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon VI Gas Semarang Raditya RS Djanegara. BPH Migas berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan distribusi energi yang efisien dan tepat guna bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam menciptakan kemandirian energi nasional.
