Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya mitigasi dampak pembangunan di samping konektivitas. Kerja sama pemerintah dan swasta menjadi kunci keberhasilannya.
Pemerintah aktif menarik investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Strategi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia tengah gencar membangun infrastruktur, namun tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Sri Mulyani menekankan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar membangun jalan, pelabuhan, dan kota, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan inovasi pembiayaan menjadi sangat penting dalam merealisasikan hal ini.
Pemerintah telah berhasil menarik investasi signifikan melalui berbagai skema. Salah satu contohnya adalah penerapan kerangka kerja berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sejak tahun 2022.
Kerangka Kerja ESG dan Inovasi Pembiayaan
Kerangka kerja ESG telah berhasil menarik investasi senilai 18,8 miliar dolar AS untuk proyek infrastruktur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggaet investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.
Selain itu, Indonesia juga aktif mendukung proyek Public-Private Partnership (PPP) melalui berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut antara lain Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Government Guarantee melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan Availability Payment untuk proyek-proyek strategis.
Fasilitas Pendukung Proyek PPP
PDF membantu dalam pengembangan proyek, VGF mengurangi risiko investasi, dan IIGF memberikan jaminan pemerintah. Sistem Availability Payment memberikan kepastian pembayaran kepada investor. Semua ini dirancang untuk menarik minat investor swasta dalam proyek infrastruktur.
Platform SDG Indonesia One (SIO) juga berperan penting. SIO merupakan platform pembiayaan campuran (blended finance) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). SIO telah berhasil menghimpun investasi sebesar 3,29 miliar dolar AS dari 38 mitra, dengan realisasi sebesar 396 juta dolar AS.
Green Sukuk dan Komitmen Jangka Panjang
Pemerintah juga memanfaatkan instrumen pembiayaan inovatif, seperti penerbitan obligasi hijau syariah atau Green Sukuk. Penerbitan Green Sukuk, baik secara global maupun domestik, merupakan upaya untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan bagi proyek infrastruktur.
Sejak 2018, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk sebesar 6,6 miliar dolar AS (Rp106,92 triliun) secara global dan Rp78,8 triliun secara domestik. Penerbitan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur sambil tetap menjaga lingkungan.
Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
