Sanghyangseri.co.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan terkait polemik anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp 25 miliar. Isu ini mencuat setelah sebelumnya publik juga menyoroti pengadaan mobil dinas dengan nilai miliaran rupiah.
Rudy menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk renovasi rumah dinas gubernur saja. Menurutnya, dana tersebut mencakup berbagai fasilitas lain dalam satu kawasan, termasuk rumah dinas wakil gubernur serta bangunan pendukung seperti pendopo dan guest house.
Ia juga menjelaskan bahwa proses penganggaran tidak dilakukan atas permintaan pribadi, melainkan melalui mekanisme pemerintah daerah. Perencanaan tersebut disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai kebutuhan fasilitas yang ada.
Lebih lanjut, kompleks rumah dinas tersebut diketahui memiliki sejumlah fasilitas besar, seperti ruang pertemuan dengan kapasitas ratusan hingga ribuan orang. Fasilitas ini digunakan untuk berbagai kegiatan resmi pemerintahan, sehingga membutuhkan perawatan dan pembenahan secara menyeluruh.
Rudy juga mengungkapkan bahwa kondisi rumah dinas sebelumnya sudah lama tidak ditempati dan banyak bagian yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, renovasi dilakukan untuk memastikan bangunan kembali layak digunakan dan mendukung aktivitas kedinasan secara optimal.
Saat ini, proses renovasi disebut telah selesai dan rumah dinas sudah kembali ditempati. Sejumlah fasilitas yang sebelumnya tidak tersedia atau rusak juga telah diperbaiki, mulai dari perlengkapan elektronik hingga bagian interior bangunan.
Ia menambahkan bahwa penggunaan rumah dinas dinilai lebih efisien dibanding harus menginap di hotel saat menjalankan tugas. Dengan menempati fasilitas tersebut, aktivitas kerja diharapkan menjadi lebih efektif dan produktif.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kritik publik yang mempertanyakan besarnya anggaran renovasi. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut bertujuan untuk menunjang fungsi pelayanan dan kegiatan resmi pemerintahan.
