Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta. Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta, termasuk investor dan perwakilan dari berbagai negara mitra Indonesia.
AHY memaparkan lima program prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah. Program-program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan program ini juga mempertimbangkan tantangan pembangunan yang ada saat ini, termasuk ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.
Lima Prioritas Pembangunan Infrastruktur Indonesia
Kelima prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diuraikan secara rinci oleh Menko AHY. Prioritas-prioritas ini mencakup berbagai sektor yang krusial bagi pembangunan nasional.
Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur untuk ketahanan pangan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.
Langkah konkret yang akan diambil meliputi pengembangan sistem irigasi seluas 25 hektar dan pembangunan bendungan untuk menjamin ketersediaan air bagi sektor agrobisnis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kerentanan terhadap bencana kekeringan.
Energi Bersih dan Konektivitas Digital
Prioritas kedua berfokus pada penyediaan infrastruktur yang mendukung energi bersih. Pemerintah menargetkan 66 persen dari total energi Indonesia berasal dari sumber energi terbarukan.
Investasi infrastruktur untuk energi terbarukan ini termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidroelektrik. Program ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.
Prioritas ketiga menekankan pentingnya konektivitas, khususnya melalui pengembangan pusat data dan digitalisasi. Pembangunan infrastruktur digital ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun kota-kota yang hijau dan inklusif. Kota-kota tersebut akan dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, serta memastikan akses yang adil bagi semua warga.
Pembiayaan Berkelanjutan dan Kerjasama Swasta
Prioritas keempat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah akan mendorong pembangunan kota-kota yang ramah lingkungan dan menyediakan akses yang merata bagi semua warga.
Prioritas terakhir adalah pembiayaan reformasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah akan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk penerbitan surat utang.
Kerjasama dengan Danantara dan mitra global juga akan diperkuat untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan infrastruktur. Hal ini akan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mewujudkan program-program prioritas tersebut.
Peluang Investasi dan Partisipasi Global
Konferensi ICI 2025 juga menjadi ajang bagi pemerintah Indonesia untuk menawarkan peluang investasi di sektor infrastruktur. Nilai total proyek infrastruktur yang ditawarkan mencapai Rp 200 triliun.
Menteri Investasi dan BKPM, Rosan Roeslani, turut hadir sebagai pembicara dalam konferensi tersebut. Kehadirannya menandakan komitmen pemerintah untuk menarik investasi asing dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Sebagai penutup, komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif tercermin dari lima prioritas yang diuraikan. Dengan dukungan dari investor dan kerja sama internasional, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
